Portal Akademik - Universitas Batanghari
  • Masuk Fasilitas Portal

Info : +62 741 60 673

Visi

Pada tahun 2030 Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi dalam kajian dan implementasi Ilmu Hukum pada tingkat nasional dan berakhlak mulia.

 

Misi

  1. Menyelenggarakan program pendidikan ilmu hukum  jenjang S2 (magister) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna.

  2. Melakukan penelitian dalam bidang hukum dan mempublikasikan, diutamakan kajian tentang kasus-kasus hukum yang aktual di masyarakat.

  3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk aktivitas penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

  4. Membangun kerjasama dengan  pihak pemerintah dan swasta dalam rangka kajian ilmu hukum dan pengembangan sumberdaya manusia baik dalam dan luar negeri

     

Tujuan

  1. Menghasilkan magister hukum yang berahlak mulia, memiliki kopetensi dalam  bidang ilmu hukum serta dapat melanjutkan studi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (S3).
  2. Menghasilkan karya ilmiah dan  mempublikasikannya  berupa hasil penelitian yang aktual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
  3. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat di-implementasikan dalam kehidupan masyarakat;
  4. Menghasilkan  produk kerja-sama antara lembaga pemerintah dan swasta, terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan SDM baik dalam dan luar negeri.

 

Struktur Organisasi Program Magister Ilmu Hukum

Ketua Program               : Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH

Sekretaris Program        : Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH

 

KURIKULUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

SEMESTER I

NO

KODE MK                    

MATA KULIAH

SKS

STATUS

PRASYARAT

1

UBP 33219

Teori Hukum

3(3-0)

Wajib

-

2

UBP 33220

Sosiologi Hukum

3(3-0)

Wajib

-

3

UBP 33221

Politik Hukum

3(3-0)

Wajib

-

4

UBP 33222

Hukum Pidana Pemidanaan

2(2-0)

Wajib

-

5

UBP 33223

Filsafat Ilmu

3(3-0)

Wajib

-

TOTAL

14

 

 

SEMESTER II

NO

KODE MK                    

MATA KULIAH

SKS

STATUS

PRASYARAT

1

UBP 33224

Lembaga Pranata Hukum

2(2-0)

Wajib

-

2

UBP 33225

Hukum Lingkungan

2(2-0)

Wajib

-

3

UBR 33202

Metodologi Penelitian Hukum

3(3-0)

Wajib

-

4

UBP 33226

Dinamika Hukum  Dan Ham

3(3-0)

Wajib

-

5

UBP 33227

Victimologi

2(2-0)

Wajib

-

TOTAL

12

 

 

 

SEMESTER III

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

NO

KODE MK                    

MATA KULIAH

SKS

STATUS

PRASYARAT

1

UBP 33228

Sistem Peradilan Pidana

2(2-0)

Wajib

-

2

UBP 33229

Kebijakan Kriminal

3(3-0)

Wajib

-

3

UBP 33230

Pembaharuan Hukum Pidana

3(3-0)

Wajib

-

4

UBP 33231

Tindak Pidana Korupsi

2(2-0)

Wajib

-

5

UBP 33232

Hukum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian

2(2-0)

Wajib

-

TOTAL

12

 

 

 

KONSENTRASI HUKUM PEMERINTAHAN

NO

KODE MK                    

MATA KULIAH

SKS

STATUS

PRASYARAT

1

UBP 33233

Politik Perundang Undangan

2(2-0)

Wajib

-

2

UBP 33234

Sistem Otonomi Daerah

3(3-0)

Wajib

-

3

UBP 33235

Hukum Lembaga Negara

2(2-0)

Wajib

-

4

UBP 33236

Hukum Keuangan Negara

3(3-0)

Wajib

-

5

UBP 33237

Perbandingan Hukum Administrasi

2(2-0)

Wajib

-

TOTAL

12

 

 

 

SEMESTER IV

NO

KODE MK                    

MATA KULIAH

SKS

1

UBP33212

TESIS

6

 

Keterangan :

  • Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib 44 Sks

 

Teori Hukum

Mata kuliah ini mendalami topik-topik hukum di masyarakat, teori hukum dan filsafat hukum di Indonesia. Teori hukum adat di Indonesia, teori hukum Islam di Indonesia, peranan hukum sipil di Indonesia, dan prospek perkembangan hukum di masa depan akan diteliti pula teori-teori hukum di negara lain.

 

Sosiologi Hukum

Mata kuliah ini memberikan secara komprehensif teori-teori dalam Sosiologi Hukum. Mata kuliah ini secara mendalam akan membahas tiga pokok sosiologi yaitu Karl Marx, Max Weber, dan Emile Durkeum serta dua perspektif Sosiologi yaitu teori struktur fungsional dan teori konflik. Diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat menggunakan teori dan paradigma Sosiologi Hukum dalam menganalisa kenyataan hukum yang ada.

 

Politik Hukum

Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang pengertian, lingkup kajian, melalui metode ceramah, diskusi, penugasan/makalah dan latihan. Pemahaman diutamakan mengenai politik hukum Indonesia sebagaimana terkandung dalam UUD serta peraturan perundang-undangan lainnya, dilengkapi dengan materi kajian sejarah dan perbandingan, baik horizontal maupun vertikal. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mengembangkan pengetahuan ini dengan melakukan berbagai penelitian lebih jauh

 

Hukum Pidana Pemidanaan

Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat diketahui tentang kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi dan overcriminalisasi, sehingga Pidana dan Pemidanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu membuat efek jera bagi narapidana.

 

Lembaga Pranata Hukum 

Mata kuliah ini mempelajari dan membahas antara lain pengertian masyarakat dan latar belakang inter-individu; hukum sebagai alat pemeliharaan kemantapan pola-pola interaksi antara individu; lembaga pembentukan hukum (tertulis dan tidak tertulis); lembaga yang menjalankan hukum dan tindakan pengawasan oleh lembaga tertentu; lembaga penegak hukum dan fungsi pembentukan yang ada padanya.

 

Hukum Lingkungan

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan Hukum Lingkungan, juga diberikan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan lingkungan; Deklarasi PBB tentang lingkungan hidup, Hukum Lingkungan di Indonesia yang mencakupi beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Permasalahan  lingkungan di Indonesea : AMDAL : Pidana, Perdata dan Administrasi Lingkungan.

 

Metodologi Penelitian Hukum 

Mata kuliah ini bermanfaat pada waktu mahasiswa akan menulis tesis, disamping bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian : Materi yang diberikan meliputi cara untuk menentukan objek penelitian; masalah penelitian; menentukan judul dan topik; pengumpulan data dan informasi; menentukan tujuan operasional dan substansial; perumusan hipotesis; pengolahan data; mengemukakan hasil dan rekomendasi, dsb.

 

Dinamika Hukum dan HAM     

Mata Kuliah ini menjelaskan tujuan mendalami perkembangan hukum dalam dinamika permasalahan hukum  yang dihadapiHAM di  dengan prinsip kesetaraan yuridis dan kewajiban negara pemenuhan HAM. Materi yang diberikan meliputi Sejarah HAM, Pemenuhan HAM, Hak Kodrat Sebagai Pemenuhan HAM, Teori Tanggung Jawab Negara & HAM.

 

Filsafat Hukum

Mata kuliah ini memberikan beberapa materi kuliah yaitu kedudukan manusia dan alam sekitarnya: Hukum dan hukum positif, hubungan antara hukum dan etika, hubungan antara hukum dan kekuasaan, keadilan kepastian.

 

Victimologi   

Mata kuliah ini adalah ilmu tentang korban kejahatan yang menyebabkan korban kejahatan. Perlindungan terhadap korban kejahatan. Faktor-faktor yang mendukung untuk timbulnya kejahatan  dari sisi korban lain.

 

Sistem Peradilan Pidana         

Mata Kuliah ini menjelaskan dalam operasionalnya sistem peradilan pidana melibatkan manusia baik sebagai subjek maupun objek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar Sistem Peradilan Pidana dapat bersifat rasional. Sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia yang baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang luar sistem. Sebagai suatu sistem  peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisien dan efektifitas yang maksimal. Sub sistem ini berupa Polisi, Jaksa, Peradilan dan lembaga koreksi baik yang bersifat institusional. Dalam hal ini mengingat perannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai ”quasi sub sistem”.

 

Kebijakan Kriminal

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang teori-teori dalam hubungannya dengan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, melalui tahapan-tahapan: 1) Kebijakan legislatif; 2) Kebijakan Eksekutif; 3) Kebijakan Judikatif.

 

Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana mempunyai tujuan utama untuk menciptakan kodifikasi hukum pidana yang baru untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang saat ini masih berlaku yang merupakan warisan kolonial yakni Wetboek Van Strafrect Voor Nederlands Indie tahun 1915 yang merupakan turunan dari Wetboek Van Strafrect Belanda tahun 1886.

 

Tindak Pidana Korupsi

Mata kuliah ini membahas, mengkaji dan menelaah berbagai tindak pidana korupsi, mulai dari perbedaan, faktor penyebab, kajian dari segi ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik dapat ditimbulkan hingga solusi penyelesaian masalah di berbagai aspek pendekatan.

 

Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian

Mata Kuliah ini menjelaskan  bentuk-bentuk kejahatan, kesulitan dalam penegakan hukum perkembangan ekonomi, kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan yang timbul. materi yang diberikan meliputi Bentuk Kejahatan Akibat Perkembangan Ekonomi, Tentang  Kejahatan Korporasi,  Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Korporasi,Kesulitan dalam Penegakan Hukum  Terhadap Korporasi   Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.

 

Politik Perundang Undangan.

Mata kuliah ini membahas tentang kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya, strategi pembangunan hukum melalui produk hukum, Landasan dan langkah stategis politik perundang undangan,

 

Sistem Otonomi Daerah

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian sistem pemerintahan otonomi daerah meliputi  kunci pokok pemerintahan otonomi daerah asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan  kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan.

 

Hukum Keuangan Negara

Mata kuliah yang membahas tentang teori-teori yang terkait dengan hukum keuangan negara, kebijakan penganggaran dan prinsi-prinsip di dalam pengelolaan investasi, pengelolaan, penatausahaan, pelarangan barang milik Negara, penyelesaian kerugian Negara dan pengelolaan badan layanan umum.

 

Hukum Lembaga Negara

Mata kuliah ini membahas, mengkaji dan menelaah berbagai masalah berkaitan kelembagaan negara, teori-teori perkembangan lembaga negara, konsepsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

 

Perbandingan Hukum Administrasi

Mata kuliah ini membahas persamaan dan perbedaan terhadap asas-asas hukum administrasi dari beberapa Negara seperti Malaysia, Inggris, Belanda.

 

Tesis

Karya ilmiah, merupakan kegiatan terstruktur tentang topik penelitian tertentu yang dibimbing oleh komisi pembimbing melalui pembuatan proposal penelitian, kolokium, seminar hasil penelitian, penyusunan dan ujian tesis.